Cirebon – Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Kabupaten Cirebon mendorong pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon memperhatikan masalah kenakalan remaja di Kabupaten Cirebon.
Hal itu disampaikan oleh Ketua PC IPNU Kabupaten Cirebon Wahyu Wibisono setelah mendengar pidato dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna Istimewa yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon di ruang Abhimata Paripurna, Senin (21/4/2025).
“Kenakalan remaja adalah tanggung jawab kita bersama. Di Kabupaten Cirebon, dari hasil riset yang kita lakukan hampir setiap 1 minggu dapat ditemui kenakalan remaja. Artinya intensitas kenakalan remaja di Kabupaten Cirebon sangat tinggi. Dan itu harus perlahan kita benahi,” katanya.
Dia juga mendorong agar pemerintah menginisiasi sebuah instrumen penanganan kenakalan remaja sebagai respon atas banyaknya kasus kenakalan remaja di Kabupaten Cirebon
“Perlu ada instrumen yang secara fokus membenahi dan memperhatikan persoalan kenakalan remaja, agar ada controlling dan monitoring dalam mengendalikan hal itu, minimal meminimalisir hal-hal yang negatif,” imbuhnya.
Dalam hal ini, dia juga menekankan pentingnya peran sebuah organisasi kepemudaan khususnya yang berbasis keagamaan untuk bersama berperan menangani masalah kenakalan remaja di Kabupaten Cirebon.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna istimewa Dedi Mulyadi mengatakan, Jawa Barat tidak bisa setiap tahun punya kasus kenakalan remaja yang memakan korban.
“Tidak bisa setiap tahun cerita kita hanya cerita tawuran. Tidak bisa setiap tahun kita cerita orang mati karena (miras) oplosan. Ini harus segera dihentikan,” ujarnya.
Di awal periode pemerintahannya, Dedi Mulyadi memang beberapa kali melakukan terobosan untuk menyelesaikan kasus-kasus kenakalan remaja di Jawa Barat. Dia berencana untuk menjebloskan pelaku kenakalan remaja agar mengikuti wajib militer selama 6 bulan yang akan dilakukan di komplek militer.
