Cirebon : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon memperoleh alokasi formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tertinggi di Jawa Barat.
Jumlah formasi PPPK untuk tahun 2023, mencapai 4.017 pegawai. Pemkab Cirebon memperoleh alokasi tertinggi setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang memperoleh alokasi sebanyak 6.456 pegawai.
Formasi PPPK tertinggi setelah Pemprov Jabar untuk Pemkab Cirebon, masing-masing terdiri dari tenaga pendidikan atau guru sebnayak 1.804 orang pegawai.
Kemudian tenaga kesahatan atau nakes, berdasar alokasi formasi PPPK tahun ini sebanyak 2.130. Sisanya, formasi tenaga teknis sebanyak 83 orang pegawai.
Meski memprioritaskan tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan, Bupati Imron menyempatkan mengalokasi untuk formasi tenaga teknis pendukung di dinas-dinas yang sangat membutuhkan sesuai kebutuhan organisasi.
“Kita sangat membutuhkan ASN (Aparat Sipil Negara) untuk PPPK dalam jumlah optimal sesuai dengan kebutuhan,” tutur Imron, Senin 9 Oktober 2023.
Besarnya formasi PPPK yang diperoleh oleh Kabupaten Cirebon, merupakan salah satu bentuk bukti komitmen dan perjuangan yang dilakukan oleh Bupati Cirebon Drs H Imron, M.Ag, untuk membangun Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik.
” Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat, yang memberikan alokasi PPPK yang cukup banyak untuk Kabupaten Cirebon,” kata Imron.
Dominasi guru dan tenaga kesehatan dalam perekrutan PPPK di Kabupaten Cirebon, berkaitan dengan bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030 dan target Indonesia emas pada tahun 2045.
Salah satu upaya menghadapi hal tersebut, yaitu pentingnya pemahaman kesehatan dan peningkatan pendidikan untuk generasi muda. Karena proses itulah yang harus dilakukan, untuk menciptakan penerus bangsa yang pintar, cerdas dan sehat. Selain itu, kesehatan dan pendidikan juga, merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat perlu diperhatikan, sehingga menjadi prioritas utama.
Dengan banyaknya perekrutan PPPK dalam formasi guru dan tenaga kesehatan, maka upaya penanganan stunting hingga mencapai zero stunting, bisa lebih dimaksimalkan. Sehingga nantinya, pelayanan publik dalam hal kesehatan dan pendidikan bisa lebih didorong menjadi lebih baik.
“Ketika PPPK untuk formasi nakes tahun 2023 terealisasi, maka tahun 2024 semua Puskesmas di Kabupaten Cirebon ditargetkan terpenuhi kebutuhan tenaga nakesnya dan standar pelayanan kesehatannya,” ujar Imron.
Saat bertemu langsung dengan ratusan guru honorer Pendidikan Agama Islam (PAI) di Pendopo, Bupati Imron meminta kepada semua honorer yang sudah diangkat menjadi PPPK untuk bersyukur.
Karena menurut Imron, masih ada honorer yang belum diangkat menjadi PPPK. Imron mengungkapkan, bahwa kebijakan pengangkatan PPPK berada di pusat. Sehingga dirinya tidak bisa mengatur kebijakan tersebut.
“Pinginnya sih, semua honorer diangkat semua jadi PPPK,” kata Imron.
Bahkan Imron mengemukakan, bahwa dirinya bukan hanya ingin memperhatikan guru dan tenaga kesehatan saja, namun semuanya. Termasuk didalamnya adalah tenaga-tenaga penunjang.
Imron melihat, banyak staf Tata Usaha (TU) disekolah yang sudah bekerja puluhan tahun, namun kesejahteraannya masih kurang. Begitu juga penjaga sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
“Saya akan berusaha mengangkat pegawai yang lama menjadi PPPK, termasuk diantaranya adalah penjaga sekolah, TU dan lainnya,” ujar Imron.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Ronianto menuturkan hal yang sama dengan Bupati, Ia mengatakan, honorer yang sudah diterima dan diangkat menjadi PPPK di Kabupaten Cirebon harus bersyukur atas capaian tersebut.
“Biasanya gaji Rp 250ribu perbulan, sekarang Rp 4 juta perbulan. Belum lagi jika ada tunjangan lainnya,” ujar Roni.
Pada tahun ini, ada sebanyak 304 guru PAI yang diangkat menjadi PPPK. Sedangkan tahun depan, Pemkab Cirebon berencana akan membuka lowongan PPPK untuk guru, sebanyak 1.804.
“Dari jumlah tersebut, guru PAI nya sebanyak 358 guru,” kata Roni.
Dengan diangkatnya menjadi PPPK, Roni meminta kepada guru untuk bisa bersikap profesional dan membantu pemerintah dalam membentuk karakter bangsa yang beradab.
Karena menurut Roni, salah satu tugas guru PAI, yaitu menghilangkan hal-hal yang tidak sesuai norma, terjadi dikalangan pelajar.
“Karena saat ini banyak perundungan dan lainnya. Ini merupakan tugas guru PAI, agar bisa menciptakan akhlak yang baik,” kata Roni.
