“Yang sering dibahas soal jalan, investasi, atau tenaga kerja. Tapi soal limbah, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah daerah harus punya data, peta pengelolaan, dan mekanisme yang tegas. Kalau tidak, masyarakat yang menanggung akibatnya,” tegasnya.
Eka juga menyoroti ketiadaan fasilitas pengolahan limbah domestik skala kawasan. Menurutnya, mayoritas pabrik mungkin hanya mengurus limbah industrinya, sementara limbah sehari-hari dari aktivitas karyawan belum terintegrasi dalam sistem pengelolaan terpadu.
“Bayangkan puluhan ribu karyawan, berapa volume air limbah, sampah, dan kotoran yang dihasilkan setiap hari. Kalau tidak ada pengelolaan, ini bisa jadi bom waktu bagi lingkungan dan kesehatan warga,” kata Eka.
Ia meminta pemerintah daerah, baik Kabupaten Cirebon maupun Provinsi Jawa Barat, segera menaruh perhatian serius pada masalah ini.
“Cirebon Timur jangan hanya jadi ladang industri, tapi harus juga ramah lingkungan dan manusiawi. Jangan sampai kita hanya kejar investasi tapi abai dengan lingkungan hidup,” pungkasnya.
