Kader PDIP Kritisi Penunjukkan Sophi Jadi Ketua DPRD

Iklan bawah post

CIREBON – Sudah dipastikan, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon definitif untuk periode 2024-2029, akan dijabat oleh Sophi Zulfia.

Saat dikonfirmasi, Sophi menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) penetapannya, sudah diterima dan diserahkan kepada Sekretariat Dewan. Hal itu diungkapkannya usai menghadiri rapat paripurna pengumuman pembentukan fraksi DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (30/9/2024).

“SK tersebut mengukuhkan posisi saya sebagai Ketua DPRD, yang dalam waktu dekat akan segera dilantik. SK sudah saya terima dan dalam waktu dekat saya akan dilantik. Kemungkinan tanggal 16 bulan ini saya akan resmi dilantik sebagai Ketua DPRD definitif,” ungkap Sophi.

Sementara itu, penetapan Sophi Zulfia sebagai ketua DPRD Kabupaten Cirebon tersebut, menuai kritikan dari kalangan internal PDIP, khususnya di DPC PDIP Kabupaten Cirebon. Pilihan DPP PDIP, dianggap kurang mempertimbangkan pengalaman dan integritas.

Salah satu kader PDIP, Ade Riyaman, menyatakan bahwa meskipun keputusan penetapan Ketua DPRD adalah hak prerogatif DPP, penunjukan seseorang untuk jabatan strategis tersebut, seharusnya didasarkan pada kualifikasi yang jelas dan sesuai.

“Meskipun ini hak prerogatif DPP, Jabatan Ketua DPRD tidak bisa diberikan sembarang orang. Tiap kandidat harus memiliki pengalaman dan integritas,” kata Ade.

Menurutnya, Ketua DPRD harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan elektabilitas yang tinggi untuk membawa perubahan positif terhadap kemajuan Kabupaten Cirebon.

“Banyak tugas besar di DPRD Kabupaten Cirebon yang membutuhkan pemimpin dengan kapasitas dan kepemimpinan yang mumpuni. Saya sedikit heran dengan penunjukan Sophi. Ada beberapa senior di PDIP yang lebih berpengalaman dan layak,” katanya.

Pihaknya mengaku khawatir terhadap kinerja Sophi sebagai Ketua DPRD nanti. Karena jika tidak sesuai ekspektasi, hal tersebut bisa mencoreng nama baik institusi dewan dan DPC PDIP Kabupaten Cirebon.

“Meski demikian, ia tetap menegaskan bahwa sebagai kader, saya dan rekan-rekan harus menghormati keputusan DPP. Kalau ini sudah menjadi keputusan DPP, kita harus patuh. Tapi yang terpenting adalah melihat bagaimana kinerja Sophi nanti,” kata Ade.

Pos terkait