Cirebon: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mendorong pembangkit Cirebon Power unit II 1×1000 MW dapat segera beroperasi secara komersial. Pembangkit ini termasuk dalam proyek strategis nasional ketenagalistrikan 35 ribu MW yang akan memasok listrik melalui sistem jaringan Jawa-Madura-Bali (Jamali).
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM M. Priharto Dwinugroho mengatakan manajemen Cirebon Power sudah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk pendaftaran rencana mitigasi emisi. Artinya, pembangkit ini sudah memiliki rencana monitoring emisi.
Menurut Priharto, pembangkit Cirebon Power unit I menggunakan teknologi super critical, sedangkan pembangkit unit II menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan, yakni ultra super critical. Teknologi ultra super critical mampu meningkatkan efisiensi penggunaan batu bara sampai 40%. Dengan begitu, emisi yang dihasilkan semakin rendah.
“Mereka (Cirebon Power) sudah melakukan rencana untuk mengurangi emisi. Ini pembangkit batu bara, tidak lepas dari rencana pengurangan emisi. Jadi saya kira kita harus dorong. Semoga bulan Mei ini sudah COD (commercial operation date) dan bisa berjalan dengan baik,” kata Priharto usai menghadiri kunjungan kerja reses anggota Komisi VII DPR RI ke pembangkit Cirebon Power unit II, Jumat (17/2/2023).
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPRI, Bambang Hermanto, mengatakan kunjungan kerja ke pembangkit Cirebon Power unit II untuk mengetahui dinamika di lapangan dan memastikan kesiapan dalam memasok listrik. Termasuk terkait ketersediaan batu bara yang harganya saat ini cukup tinggi di pasaran.
“Ternyata di Cirebon Power relatif tidak ada persoalan. Bahkan saat proyek, tidak ada kecelakaan kerja. Tenaga kerja saat pembangunan juga banyak tenaga lokal. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, karena kehadiran PLTU harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” katanya.
Kunjungan kerja ini dihadiri 11 anggota Komisi VII DPR RI, dan juga Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero), Adi Lumakso. Selain melakukan rapat bersama, Komisi VII DPR RI menerima pemaparan dari Kementrian ESDM dan PT PLN (Persero) tentang kondisi ketenagalistrikan di tanah air. Seusai rapat, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII meninjau langsung kondisi proyek PLTU Cirebon 2 yang saat ini telah mencapai 99.66%.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama Cirebon Power, Joseph Pangalila, optimis pembangkit Cirebon Power unit II bisa segera berkontribusi bagi pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Progres pembangunan pembangkit berteknologi modern ultra super critical ini sudah memasuki tahap akhir.
“Sejak awal 2022 hingga awal 2023, kami sudah melalui tahapan-tahapan penting dalam proses pembangunan pembangkit unit II, seperti initial firing dan sinkronisasi unit. Di kuarter kedua tahun ini, kami optimis bisa menyelesaikan tahapan penting selanjutnya termasuk Performance test,” kata Joseph.
Dengan teknologi ultra super critical, pembangkit Cirebon Power unit II mampu meningkatkan efisiensi penggunaan batu bara sehingga emisi yang dihasilkan lebih rendah. Nitrogen oxide (Nox), sulphur dioxide ((S02), dan total particulate (PM) di bawah standar yang sudah ditentukan pemerintah, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2019.
Joseph membanggakan capaian positif dalam proses pembangunan pembangkit ini, yakni 44 juta jam kerja aman tanpa hilangnya waktu kerja akibat cidera. Total sekitar 6.000 tenaga kerja, termasuk warga lokal, terlibat dalam proses pembangunan pembangkit unit II. Joseph juga memastikan pihaknya telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan rutin sesuai dokumen Amdal serta terlibat dalam pemberdayaan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan pembangkit.
“Kami berkomitmen tidak hanya menghasilkan listrik, tapi juga konsisten dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kami berharap bisa terus berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Cirebon,” ujar Joseph.
