Cirebon – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasan Basori, menyoroti adanya anomali serius dalam sistem penentuan Desil penerima bantuan sosial yang berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat miskin.
Hal tersebut disampaikan Hasan Basori saat menghadiri pra-musrenbang Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Kamis (22/01/26), menanggapi keluhan para kuwu, khususnya yang disampaikan oleh Kuwu Mundu Pesisir, H. Khaerun.
Dalam forum tersebut, H. Khaerun mengungkapkan bahwa banyak warga miskin di desanya mengeluhkan kartu BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif, padahal kondisi ekonomi mereka sangat membutuhkan jaminan kesehatan.
Hasan Basori mengakui, per 1 Januari 2026, tercatat sekitar 193 ribu warga Kabupaten Cirebon kehilangan status aktif BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD. Menurutnya, kondisi ini dipicu oleh keterbatasan anggaran daerah.
“Kebutuhan anggaran BPJS PBI APBD Kabupaten Cirebon mencapai Rp165,8 miliar, sementara kemampuan APBD kita hanya Rp74,4 miliar. Ini yang menyebabkan banyak kepesertaan menjadi nonaktif,” jelas Hasan.
