Cirebon – Polemik penurunan anggaran Jaminan Sosial BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Cirebon menuai sorotan serius dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem. Jumat (23/1/2026).
Kebijakan tersebut dinilai telah berujung pada pemblokiran kepesertaan ribuan warga miskin, sehingga mengancam akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.
Tak hanya soal anggaran, NasDem juga menyoroti maraknya laporan masyarakat terkait dugaan diskriminasi pelayanan terhadap pasien pengguna BPJS PBI di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas maupun RSUD.
Salah satu kasus yang mencuat terjadi di RSUD Waled, di mana pasien dengan status BPJS PBI nonaktif dikabarkan mengalami hambatan pelayanan.
Sehingga mencoba kabur dari rumah sakit karena tidak bisa membayar jika harus menggunakan pembayaran secara umum.
Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Cirebon, H. Dade Mustofa Efendi, menyatakan kondisi tersebut merupakan bentuk kegagalan negara dalam melindungi rakyat kecil.
Karena itu, pihaknya telah menginstruksikan seluruh anggota Fraksi NasDem di DPRD Kabupaten Cirebon untuk mengambil sikap tegas dan berpihak pada masyarakat.
