“Idealnya, ketua BUMDes dipilih secara demokratis dan transparan dengan melibatkan seluruh anggota BUMDes atau perwakilan masyarakat desa. Praktik Nepotisme ini tidak hanya merusak citra pemerintah desa, tetapi juga dapat memicu konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Ketua BUMDes yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kuwu berpotensi untuk memanfaatkan jabatannya demi kepentingan pribadi atau kelompoknya saja,“ singgungnya.
Bo’im menegaskan, masyarakat Desa Ciawijapura akan terus menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa maupun BUMDes.
Masyarakat juga mendesak agar pemerintah desa segera melakukan evaluasi terhadap proses penunjukan Ketua BUMDes dan mengambil tindakan yang tegas. Selain itu, masyarakat juga meminta agar dilakukan pergantian Ketua BUMDes dengan orang yang lebih kompeten, kredibel, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.
“Proses pemilihan ketua BUMDes yang baru harus dilakukan secara demokratis dan transparan dengan melibatkan seluruh anggota BUMDes atau perwakilan masyarakat desa. Pengawasan yang ketat dari BPD dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik Nepotisme, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan BUMDes,“ tegasnya.
