Namun, tanggul tersebut dinilai belum mampu menahan gempuran rob secara optimal karena keterbatasan anggaran desa.
Upaya advokasi juga ditempuh melalui jalur birokrasi. Audiensi ke DPRD Kabupaten Cirebon pada Juli 2025 belum membuahkan hasil signifikan.
Sementara itu, kunjungan ke BNPB baru mendapat respons setelah dua kali dilakukan ke Jakarta pada awal dan pertengahan Oktober 2025.
Tidak berhenti di jalur formal pemerintahan, Kuwu Sunaji bersama komunitas bisnis, praktisi, dan akademisi aktif mengikuti berbagai forum investasi.
Mulai dari tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat, hingga regional Cirebon, semua dijajaki demi menarik perhatian para pemangku kebijakan agar persoalan rob di Ambulu mendapat prioritas.
Puncak dari rangkaian perjuangan tersebut terjadi pada Senin, 7 Desember 2025. Desa Ambulu kedatangan lima pejabat dari kementerian dan lembaga berbeda, yakni Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian PUPR, serta Badan Otorita Pengelola Pantura.
