Dengan sistem ini, data produktivitas setiap petani bisa dilacak secara transparan. Siapa yang menghasilkan lebih banyak, siapa yang kurang, semua dihitung secara adil berdasarkan data. “Teknologi memastikan efisiensi dan keadilan ekonomi,” tegas Budiman.
Kabupaten Cirebon menjadi lokasi pertama pelaksanaan program ini. BP Taskin menggandeng lebih dari 500 petani miskin yang menggarap 26 hektare lahan di Kecamatan Sumber. Targetnya, sebelum akhir tahun 2025, program ini bisa diperluas hingga 7.000 hektare lahan di Jawa Barat.
“Cirebon dipilih karena komitmen kuat kepala daerahnya dan jumlah keluarga miskin yang masih tinggi. Ada lebih dari 570 keluarga petani miskin di sini,” jelas Budiman.
Selain Kabupaten Cirebon, program ini juga akan diterapkan di Kabupaten Indramayu, Kuningan, Brebes, dan Kota Cirebon, yang telah menandatangani nota kesepahaman bersama BP Taskin untuk membangun aglomerasi pengentasan kemiskinan berbasis pertanian digital.
Budiman menegaskan, program ini tidak hanya terbatas pada pertanian, tetapi juga akan diperluas ke sektor inovasi, lingkungan, dan ekonomi kreatif di masa mendatang. “Pertanian ini hanya contoh awal. Ke depan, semua sektor bisa kita konsolidasikan dengan prinsip yang sama produktif, adil, dan berdaya,” katanya.
