“Tidak ada musyawarah dengan warga, atau warga tidak dilibatkan. Karena tidak ada transparansi, dan tidak ada kejelasan tentang program BUMDes tersebut,” tambahnya.
Ia juga mempertanyakan penggunaan dana sebesar Rp260 juta yang bersumber dari alokasi 20 persen Dana Desa (DD) tahap pertama dan tahap kedua.
Hingga kini, warga mengaku belum mengetahui laporan pertanggungjawaban secara resmi dari pihak BUMDes.
“Penggunaan anggaran itu tidak jelas. Belum ada laporan pertanggungjawaban dan tidak ada transparansi sama sekali,” katanya.
Selain itu, warga juga menyoroti proses penunjukan direktur dan pengurus BUMDes Japura Kidul yang dinilai tidak kooperatif dan minim komunikasi.
Mereka menduga penunjukan pengurus tidak dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan terbuka.
“Tidak ada proses seleksi, tidak ada pengumuman, dan tidak ada keterbukaan dalam penunjukan pengurus BUMDes,” ujar Budiman.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BUMDes Japura Kidul maupun Direktur BUMDes yang diketahui bernama Asmari belum dapat ditemui untuk dimintai keterangan.
