Sementara itu, Pemdes Japura Kidul juga belum keterangan resmi terkait persoalan tersebut.
Warga berharap pihak-pihak terkait dapat mengusut tuntas dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana BUMDes Japura Kidul.
Mereka juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan serta evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan dana BUMDes di seluruh desa di Kabupaten Cirebon.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BUMDes,” katanya.
Sorotan serupa juga datang dari kalangan pemuda. Anggota Karang Taruna Japura Kidul, Sutrisno, mengaku kecewa dengan kondisi BUMDes yang dinilainya tidak produktif.
Ia menyebut, Karang Taruna selama ini mengelola program pengelolaan sampah tanpa dukungan anggaran dari pemerintah desa, sementara BUMDes justru dinilai menghabiskan anggaran dalam jumlah besar tanpa hasil yang jelas.
“Satu sisi kami Karang Taruna mengelola sampah tanpa anggaran dan masih banyak kendala. Di sisi lain, BUMDes terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran, ditambah dugaan proyek fiktif penanaman semangka senilai Rp70 juta di lahan setengah hektare yang gagal panen dan hasilnya juga tidak transparan,” ungkap Sutrisno.
