Ia juga mempertanyakan penggunaan dana sebesar Rp280 juta yang berasal dari 20 persen Dana Desa (DD) tahap 1 dan tahap 2.
“Anggaran tersebut tidak jelas penggunaannya, tidak ada laporan pertanggungjawaban, dan tidak ada transparansi tentang penggunaan dana tersebut,” kata Moh Suwandi.
Warga juga mempertanyakan penunjukkan anak kandung Kuwu sebagai ketua BUMDes. “Kalau mengundurkan diri atau diganti, seharusnya ada Musdesus dan lainnya,” kata Moh Suwandi.
Moh Suwandi menuding bahwa penunjukkan anak kandung Kuwu sebagai ketua BUMDes tidak melalui proses yang transparan dan adil.
“Tidak ada proses seleksi, tidak ada pengumuman, dan tidak ada transparansi tentang penunjukkan tersebut,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak desa tidak bisa ditemui dan Kuwu tidak bisa dikonfirmasi.
Warga Japura Lor berharap agar pihak terkait dapat mengusut tuntas kasus ini dan memastikan transparansi penggunaan dana BUMDes terealisasi.
Warga juga berharap agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana BUMDes di seluruh desa di Kabupaten Cirebon.
