“Desa kami menolak masuknya provider luar. Kami ingin layanan internet desa ini dikelola secara mandiri, memberi manfaat ekonomi langsung ke warga dan tidak bocor ke luar desa,” tegas Iin.
Program BUMDes Munjul, salah satunya yakni sesuai dengan program pemerintah seperti layanan Samsat Desa, yang memudahkan warga dalam perpanjangan pajak kendaraan.
Meski telah meraih berbagai capaian, Iin mengakui perjalanan tidak selalu mudah. Masih minimnya partisipasi warga dan keterbatasan dana menjadi tantangan yang terus dihadapi.
“Banyak warga belum memahami sepenuhnya fungsi dan potensi BUMDes. Karena itu, kami gencar melakukan edukasi agar mereka paham dan ikut terlibat,” ungkapnya.
Masalah pendanaan juga menjadi hambatan tersendiri. “Anggaran yang ada, bisa dikatakan masih kurang jika untuk pengembangan usaha yang lebih besar. Kita berharap ada dukungan dari DPRD atau Pemda untuk memperkuat modal usaha desa,” tambah Iin.
Namun, keterbatasan itu tidak menyurutkan semangat pengurus BUMDes Munjul yang sudah berjalan 2,5 tahun ini. Terbukti, dalam tiga tahun terakhir, kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkat tajam.
