Ono menegaskan, pemekaran tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa persiapan. Infrastruktur dasar harus dibangun lebih dulu, mulai dari jalan, pusat pemerintahan, hingga sarana pendidikan.
“Masih banyak kecamatan di wilayah timur yang belum memiliki SMA-SMK negeri. Jalan-jalan juga masih banyak yang rusak. Jadi sebelum pemekaran, pemerintah harus membenahi itu dulu. Kalau dipaksakan sekarang, justru akan membebani masyarakat,” tegasnya.
Dalam penilaian administrasi, Cirebon Timur meraih skor 351 dan menempati peringkat ke-6 dari 10 kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai CDPOB.
Posisi ini dinilai cukup baik, bahkan lebih tinggi dibandingkan empat daerah lain yang juga masuk daftar.
“Ini menjadi babak baru. Kalau daerah persiapan ini bisa meningkatkan skor dan menunjukkan kesiapan, maka tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat. Apakah moratorium pemekaran daerah akan dicabut sebagian atau permanen, itu kewenangan Presiden, DPR RI, DPD RI, dan Kemendagri,” ujar Ono.
Meski sudah masuk daftar CDPOB, proses pemekaran diperkirakan masih panjang. Ono mencontohkan Kabupaten Bogor yang sejak lama mengajukan pemekaran namun hingga kini belum terealisasi.
