“Yang pertama akan kita kurangi adalah kegiatan yang bersifat seremonial atau rutin yang tidak terlalu mendesak. Sementara kebutuhan masyarakat tetap jadi prioritas utama,” tegasnya.
Sementara itu, pemerintah daerah di seluruh Indonesia kini juga tengah bersuara menolak kebijakan pemangkasan tersebut. Melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), para gubernur telah menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meminta agar pemangkasan TKD tidak dilakukan secara besar-besaran.
APPSI menilai, pemangkasan TKD akan menghambat laju pembangunan daerah dan mempersempit ruang fiskal bagi pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas masyarakat.
Kendati demikian, Pemkab Cirebon berkomitmen mencari solusi alternatif, termasuk dengan meningkatkan efisiensi anggaran dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah (PAD) agar pembangunan tetap berjalan.
“Kami akan berupaya mencari cara agar pelayanan masyarakat tidak terganggu, meskipun dana dari pusat berkurang,” kata Imron.
