“Sekdes lama dikeluarkan, tapi pengkaderan penggantinya belum siap. Itu langkah awal yang menurut saya keliru,” ungkapnya.
Saat ini, beberapa jabatan strategis di pemerintahan desa masih diisi oleh pelaksana tugas (PLT), termasuk Kaur Kesra, sehingga beban kerja menjadi tumpang tindih dan berdampak pada buruknya administrasi desa.
Ihwan pun mendorong kuwu agar segera berkoordinasi dengan pihak kecamatan, terutama terkait pengangkatan perangkat desa baru mengingat adanya perangkat yang telah pensiun.
“Harus secepatnya dan lebih selektif dalam memilih calon perangkat. Pada akhirnya Pak Kuwu sendiri yang akan merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Sementara itu, keresahan juga datang dari kalangan warga dan aktivis. Aktivis Cirebon Timur sekaligus warga Desa Hulubanteng, Eka Andri, mempertanyakan ketegasan Bupati Cirebon dalam menyikapi berbagai persoalan serius di desa tersebut.
Pasalnya, hingga kini belum ada langkah tegas terhadap Kuwu Hulubanteng meski dugaan kebobrokan pemerintahan desa telah mencuat ke publik dan dilaporkan ke aparat penegak hukum.
