Menurutnya, pendekatan parsial dalam penegakan hukum berpotensi melemahkan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, transparansi dalam setiap tahapan penyidikan menjadi kunci untuk menjaga legitimasi proses hukum sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi di masyarakat.
Selain mendorong ketegasan aparat, DEMA PTKIN juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem pencegahan kekerasan. Kasus ini dinilai membuka ruang refleksi mengenai sejauh mana mekanisme perlindungan warga telah berjalan efektif.
“Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan masyarakat. Negara perlu memastikan adanya langkah preventif yang mampu meminimalkan potensi kekerasan serupa di masa mendatang,” kata Miftahul.
Di sisi lain, DEMA PTKIN mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi arus informasi yang berkembang. Publik diminta tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum hasil penyidikan resmi disampaikan oleh aparat berwenang.
Sikap kritis, menurut mereka, harus tetap diiringi dengan kedisiplinan dalam memilah informasi agar tidak memperkeruh situasi maupun menimbulkan kesalahpahaman.
