Ketua DPP Ampar (Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat), Maulana dalam orasinya menyebut bahwa kondisi ini mencerminkan ketidakberpihakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Kabupaten Cirebon.
“Gubernur tidak bisa lepas tangan. Ini bukan hanya masalah Kabupaten, ini masalah Jawa Barat. Cirebon bagian dari Jawa Barat, dan sudah saatnya ada keberpihakan dalam penganggaran,” ujarnya.
Ia menilai, jika pemerintah provinsi terus mengabaikan kondisi jalan di Cirebon, maka bukan tak mungkin daerah-daerah lain juga akan melakukan hal serupa.
“Kalau tidak mau urus perbatasan, ya sudah lepas saja. Biar Cirebon jadi provinsi sendiri,” sindir Maulana lantang.
Lebih jauh, Maulana juga menyoroti kebijakan terbaru Pemprov Jabar yang akan menghapus skema budgeting langsung untuk kota dan kabupaten. Menurutnya, ini akan memperburuk keadaan, khususnya bagi daerah luas seperti Kabupaten Cirebon.
“Kalau dana bagi hasil pajak itu memang kewajiban undang-undang. Tapi budgeting itu bentuk perhatian. Kalau itu dicabut, lalu siapa yang akan membantu kami? Jalan rusak ini bukan hiasan ulang tahun. Ini bukti nyata ketidakpedulian,” katanya.
