“Kami tidak ingin hak kesehatan rakyat kecil dikorbankan atas nama penghematan anggaran. Fraksi NasDem kami minta pasang badan, memanggil dinas terkait, dan memastikan kebijakan ini dievaluasi secara serius,” kata H. Dade di Sekretariat DPD NasDem Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, kebijakan penurunan kuota BPJS PBI tanpa mitigasi yang jelas sangat berbahaya, karena menyangkut keselamatan jiwa masyarakat.
Ia menegaskan, pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan administratif, melainkan soal kemanusiaan.
“Jangan sampai warga datang ke rumah sakit dalam kondisi darurat, tapi justru dipulangkan atau dipersulit karena kartunya mendadak tidak aktif. Pemerintah daerah harus segera melakukan refocusing anggaran untuk menjamin kepesertaan warga miskin tetap terlindungi,” tegasnya.
DPD NasDem juga menaruh perhatian besar terhadap kualitas pelayanan tenaga kesehatan. Dade menilai masih adanya mentalitas diskriminatif terhadap pasien BPJS PBI merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara tegas.
“Kaya atau miskin, semua pasien punya hak yang sama untuk dilayani secara manusiawi. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena status BPJS. Kami minta Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD mengevaluasi dan menindak oknum tenaga kesehatan yang melanggar etika pelayanan,” ujarnya.
