Sebagai bentuk tanggung jawab publik, NasDem mendesak Pemerintah Kabupaten Cirebon agar membuka data validasi kepesertaan BPJS PBI secara transparan. Hal ini penting untuk mencegah salah sasaran penonaktifan dan memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan.
“Ini bukan sekadar sikap politik, tapi panggilan moral.
NasDem akan terus mengawal persoalan BPJS PBI sampai hak kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon benar-benar dijamin,” pungkas H. Dade.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon belum memberikan keterangan resmi terkait penonaktifan kepesertaan BPJS PBI yang menjadi keluhan masyarakat.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasan Basori, menyoroti adanya anomali serius dalam sistem penentuan Desil penerima bantuan sosial yang berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat miskin.
Hal tersebut disampaikan Hasan Basori saat menghadiri pra-musrenbang Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Kamis (22/01/26), menanggapi keluhan para kuwu, khususnya yang disampaikan oleh Kuwu Mundu Pesisir, H. Khaerun.
