“Melalui kerja sama ini, pemerintah desa diharapkan lebih mudah dalam mendapatkan pendampingan dan konsultasi hukum, sehingga berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan lancar tanpa terbentur persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.
Hujan Uang di Mundu, Tradisi Tawurji Padepokan Albusthomi Disambut Antusias Warga
Uang Palsu Senilai Rp 12 Miliar Nyaris Beredar di Cirebon, Berhasil Digagalkan Polisi
Penarik Becak Pasar Gebang Mekar Resah, Nama Dicoret dari Daftar Kompensasi Lebaran
Jalan Astanajapura–Sindanglaut Diperbaiki, Camat Apresiasi Respons Cepat Dinas PUTR
