Ia bahkan mendorong agar manajemen RSUD Waled ke depan menargetkan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai indikator profesionalisme dan transparansi.
“Jika dalam waktu yang ditentukan RSUD Waled tidak berhasil meraih WTP, maka Direktur rumah sakit tersebut sebaiknya mundur atau diganti. Ini penting demi perbaikan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat,” tandasnya.
Sebelumnya, isu pelayanan RSUD Waled kembali mencuat ke ruang publik setelah ramai dikeluhkan warga melalui media sosial.
Rumah sakit milik daerah tersebut kini disorot terkait dugaan praktik penitipan uang kepada petugas rumah sakit yang dialami keluarga pasien peserta BPJS Kesehatan.
Dugaan ini memicu kecaman keras dari keluarga pasien hingga tokoh pemuda Cirebon Timur. Tokoh Pemuda Cirebon Timur, R. Hamzaiya, S.Hum, yang juga memiliki hubungan keluarga dengan pasien, menilai dugaan praktik penitipan uang tersebut sebagai bentuk kegagalan RSUD Waled dalam menjaga prinsip pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya memberikan pelayanan tanpa pungutan di luar ketentuan resmi.
