Ia menambahkan, hingga saat ini bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum bisa dipastikan turun atau tidak, sehingga tingkat keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan drastis dan kini hanya berada di angka 65,1 persen.
Lebih lanjut, Hasan Basori menegaskan bahwa sistem penentuan Desil berbasis online yang digunakan saat ini kerap melahirkan ketidakadilan di lapangan.
Ia menyebut, banyak warga yang secara ekonomi tergolong miskin justru masuk Desil tinggi, sementara warga yang kehidupannya relatif lebih baik malah tercatat di Desil rendah.
“Ini yang menjadi sumber protes di masyarakat. Orang miskin justru masuk Desil tinggi, sementara yang mampu ada di Desil 1 sampai 5. Sistem ini jelas melahirkan anomali dan akan kami telusuri transparansinya,” tegas Hasan.
Sebagai langkah darurat untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat, Hasan mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk program Jamkesda, yang dapat digunakan di dua rumah sakit milik daerah.
