“Kalau ini terus diabaikan, ketahanan pangan kita yang terancam,” tegas Teguh.
Teguh juga mengkritik lambannya sistem perizinan di kawasan industri Cirebon Timur. Padahal, menurutnya, sejumlah investor telah menyatakan minat, namun batal berinvestasi karena birokrasi yang dinilai tidak ramah.
“Investor sudah siap, lahannya ada. Tapi karena sistem perizinannya lambat, mereka mundur,” katanya.
Persoalan ketenagakerjaan pun tak luput dari sorotan. Banyak warga lokal yang tinggal berdampingan dengan pabrik, namun kesulitan mendapat pekerjaan. Teguh menilai, lemahnya pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi salah satu penyebabnya.
“Kalau BLK dikelola serius dan disesuaikan dengan kebutuhan industri, tidak ada alasan perusahaan menolak tenaga kerja lokal,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Teguh menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan deretan pekerjaan rumah ini.
“Kami di DPRD siap mengawal lewat fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi. Tapi kalau komunikasi tidak jalan, PR ini akan terus terbengkalai,” tandasnya.
