“Kami ingatkan agar pengawasan dan teknis dapat berkepastian hukum, harus sesuai dengan regulasi. Kerja teknis kita berdasarkan regulasi, kami harapkan semua dapat bekerja di lapangan bukan hanya soal keberanian tapi berkepastian hukum,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, rakor ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman dan persepsi dalam menghadapi tahapan kampanye, sehingga ketika melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang ada. Ia juga menekankan kepada PKD agar selalu berkoordinasi dengan penyelenggara di tingkat desa.
“Jangan lupa juga untuk tetap berkomunikasi dan koordinasi dengan semua pihak di wilayah desa sebagai upaya pencegahan,” katanya.
Pihaknya berharap proses tahapan kampanye yang dilaksanakan sampai dengan 10 Februari 2024 ini bisa berjalan dengan tertib, aman dan lancar.***
