Perwakilan CV. Adi Jaya Mahawira, Selvi, berdalih ambrolnya jalan terjadi akibat penambahan lapisan hotmix di ruas jalan menurun karena adanya kelebihan material, yang disebut dilakukan atas arahan pengawas lapangan.
Alasan ini justru memunculkan pertanyaan baru soal kompetensi dan fungsi pengawasan proyek di lapangan.
Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon pun mendorong DPUPR dan seluruh pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya pada proyek ini, tetapi juga pada pola pengelolaan anggaran infrastruktur secara keseluruhan.
“Anggaran harus dikelola dengan benar—tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Jika waktunya saja sudah keliru, maka manfaatnya pasti dipertanyakan. Jangan sampai uang rakyat terus dikorbankan oleh proyek-proyek yang gagal sejak awal,” pungkas Diah.
