Namun pernyataan tersebut justru menempatkan DPUTR dalam sorotan tajam. Sebab, pengawasan teknis merupakan tanggung jawab penuh dinas terkait.
Fakta bahwa kesalahan tersebut bisa terjadi hingga berujung ambrolnya jalan menunjukkan pengawasan yang lemah dan cenderung lalai.
“Kalau dilakukan sesuai teknis yang benar, sekalipun hujan, hotmix tetap akan mengikat kuat dan tidak rusak,” kata Iwan, seolah menegaskan bahwa kegagalan proyek ini murni akibat kesalahan manusia, bukan faktor alam.
Meski perbaikan telah dilakukan, publik menilai langkah tersebut tak cukup untuk menutup kegagalan besar dalam pengelolaan keuangan negara.
Proyek ini dinilai mencerminkan pola lama: pekerjaan dipaksakan di akhir tahun, dikerjakan terburu-buru saat musim hujan, tanpa perencanaan waktu yang matang.
Iwan pun mengakui adanya persoalan sistemik dalam penjadwalan proyek. Ia menyebut pengadaan tahun sebelumnya terlambat sehingga pekerjaan berbarengan dengan musim hujan.
Untuk tahun 2026, DPUTR berjanji melakukan percepatan penerbitan SPK dan menargetkan pekerjaan fisik dilakukan pada pertengahan tahun.
