Namun janji tersebut dinilai klise dan berulang. Kasus Jalan Halimpu–Wangkelang menjadi bukti nyata bahwa kegagalan proyek bukan hanya kesalahan satu pihak, melainkan akumulasi kelalaian kontraktor yang ceroboh, pengawas yang tidak tegas, serta DPUTR yang gagal menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan.
Publik kini mendesak agar kasus ini tidak berhenti pada perbaikan fisik semata, melainkan diikuti evaluasi serius dan sanksi tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat, agar proyek infrastruktur di Kabupaten Cirebon tidak terus menjadi ladang pemborosan uang rakyat.
