CIREBON – Program prioritas pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, Hj. Wahyu Tjiptaningsih dan H. Sholihin, berupa pemberian sepeda motor gratis untuk seluruh ketua RT di Kabupaten Cirebon, mendapat sorotan tajam dari Paslon nomor urut 2, H. Imron dan H. Agus Kurniawan Budiman.
Dalam debat terbuka kedua Pilbup Cirebon 2024 yang digelar di Ballroom Hotel Aston Cirebon pada Rabu (20/11/2024).
H. Imron mempertanyakan dari mana anggaran pembelian sepeda motor untuk setiap ketua RT di Kabupaten Cirebon.
“Kami ingin tahu, berapa jumlah motor yang akan dibeli? Berapa harganya? Dan sumber anggarannya dari mana?” tanya Imron secara tegas kepada Paslon nomor urut 3.
Merespons pertanyaan itu, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, atau yang akrab disapa Ayu, menyatakan bahwa pembelian motor akan didanai dari APBD Kabupaten Cirebon.
“Anggaran akan diambil dari keuangan daerah, dan pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran,” jawabnya.
Program tersebut dinilai tidak realistis, pasalnya jumlah RT di Kabupaten Cirebon sebanyak 9.431, jika satu unit motor dihargai Rp20 juta, maka total anggaran yang diperlukan mencapai Rp188 miliar. Pembelanjaan tersebut sangat besar untuk satu program.
Cawabup Paslon nomor urut 2, H. Agus mengungkapkan jika programnya lebih realistis dan untuk kesejahteraan masyarakat baik untuk pemerintah desa maupun sampai tingkat ketua RT.
Salah satu programnya yaitu menciptakan ekosistem pemerintahan dan masyarakat yang inovatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif.
“Program kami lebih realistis untuk
mensejahterakan masyarakat,” ungkap Agus.
Di sisi lain, H. Sholihin, Cawabup Paslon 3, membela program tersebut. Ia menegaskan bahwa transparansi dalam penggunaan anggaran akan dijunjung tinggi, dan sepeda motor dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas RT dalam melayani masyarakat.
“Kalau bicara anggaran, InsyaAllah anggaran selalu ada,” tutur Sholihin.
Debat ini mencerminkan ketatnya persaingan antar-Paslon dalam Pilbup Cirebon 2024. Janji motor gratis ini tampaknya akan menjadi isu panas yang terus diperbincangkan hingga hari pemungutan suara. Apakah program ini benar-benar kebutuhan atau sekadar strategi politik? Masyarakat Cirebon yang akan menilai.
