Castells (2008) mengemukakan bahwa perkembangan teknologi informasi telah menciptakan “masyarakat jaringan” (network society) yang mengubah struktur kekuasaan tradisional. Warga negara kini memiliki kemampuan lebih besar untuk mengorganisir diri dan mempengaruhi kebijakan publik melalui ruang-ruang digital.
1. E-Government dan Partisipasi Publik
E-government tidak hanya tentang digitalisasi layanan publik, tetapi juga tentang transformasi hubungan antara pemerintah dan warga. Menurut United Nations E-Government Survey (2020), negara-negara dengan sistem e-government yang matang menunjukkan tingkat partisipasi publik yang lebih tinggi dalam proses pembuatan kebijakan.
Noveck (2015) menyoroti pentingnya “pemerintahan kolaboratif” (collaborative governance) yang memanfaatkan teknologi digital untuk melibatkan warga dalam pemecahan masalah publik. Platform seperti Challenge.gov di Amerika Serikat dan Citizen Budget di Kanada merupakan contoh sukses dari pendekatan ini.
2. Strategi Membangun Jembatan Dialog Digital
a. Transparansi dan Akses Informasi
Salah satu fondasi penting dalam membangun dialog yang efektif adalah keterbukaan informasi. Negara-negara yang berhasil memperkuat hubungan dengan warganya umumnya menerapkan kebijakan keterbukaan informasi yang komprehensif, didukung oleh platform digital yang memudahkan akses.
