Hasil peninjauan bersama terhadap ruang-ruang yang akan digunakan oleh SLBN A dan Sekolah Rakyat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh pihak. Kepala sekolah, ketua komite, dan para guru SLBN A menyatakan komitmen untuk menyelesaikan setiap persoalan secara musyawarah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dengan semangat kolaborasi, Kementerian Sosial memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, dan semua anak bangsa—termasuk penyandang disabilitas—tetap mendapatkan hak pendidikannya secara utuh dan bermartabat.
