Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr. Sophi Zulfia, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya terus mengupayakan solusi atas berbagai persoalan terkait Universal Health Coverage (UHC) dan keanggotaan BPJS di wilayah tersebut. Dalam rapat koordinasi pada Jumat, 17 Januari, berbagai tantangan dan strategi dibahas untuk memastikan masyarakat Kabupaten Cirebon mendapatkan akses kesehatan yang memadai.
Saat ini, capaian UHC Kabupaten Cirebon berada di angka 99,63%. Namun, layanan paripurna untuk kepesertaan dari APBD belum memenuhi target 80%. Salah satu kendala utama adalah pendataan yang belum akurat. Ditemukan bahwa banyak peserta BPJS yang tidak aktif, termasuk yang sudah meninggal atau pindah domisili tetapi masih tercatat sebagai penerima. Menurut Disdukcapil, pemadanan data dilakukan setiap bulan, tetapi masih ditemukan ribuan data tidak valid, seperti NIK ganda dan peserta meninggal.
Ketua DPRD menyoroti pentingnya pemadanan data ini sebagai prioritas utama. “Kami mengupayakan agar data peserta BPJS lebih akurat, karena ini sangat mempengaruhi penggunaan anggaran,” ujar Dr. Sophi Zulfia. Selain itu, ia meminta agar pemerintah daerah segera mempercepat audiensi ke BPJS Pusat untuk meminta dispensasi target 80% kepesertaan UHC dan meningkatkan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN melalui lobi ke DPR RI dan Kementerian Sosial.
