“Rotasi ini harus jadi momentum penyegaran sistem pemerintahan. Pejabat yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok sempit, harus disingkirkan,” tegasnya.
Aan juga menyinggung bahwa pada masa lalu, banyak kebijakan daerah yang dinilai kurang berpihak kepada kelompok masyarakat akar rumput seperti pemuda, petani, nelayan, buruh, hingga warga yang terdampak langsung aktivitas industri. Persoalan fisik seperti infrastruktur jalan rusak, irigasi tak optimal, hingga situs sejarah yang terbengkalai pun ikut disoroti.
“Jalan banyak yang rusak bertahun-tahun, sungai penuh sampah, dan cagar budaya terabaikan. Ini butuh perhatian serius,” katanya.
Pernyataan Aan turut diamini oleh Presidium Obor Cirtim, Qorib Magelung Sakti, SH, yang menambahkan bahwa selain soal rotasi, pihaknya juga menyoroti masih adanya praktik rangkap jabatan di beberapa kecamatan yang berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik.
“Kami mendapati bahwa di Kecamatan Mundu, Astanajapura, dan Pangenan masih ada camat yang merangkap jabatan. Camat Mundu merangkap Plt Camat Astanajapura, dan Sekmat Astanajapura juga merangkap Plt Camat Pangenan. Ini tidak sehat untuk manajemen pemerintahan,” jelas Qorib.
