“Waktu panen pun saya tidak diberi tahu. Tidak ada laporan apa pun dari BUMDes,” katanya.
Terkait desakan warga yang meminta transparansi pengelolaan dana BUMDes, Heriyanto menyatakan sependapat. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan hal mutlak dalam pengelolaan badan usaha milik desa.
“Kalau warga mendesak transparansi, saya juga minta BUMDes transparan. Itu memang harus,” tegasnya.
Bahkan, Heriyanto tidak menutup kemungkinan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan BUMDes Japura Kidul.
Ia menyebutkan bahwa pada awal tahun depan, pemerintah desa akan mengkaji ulang kinerja BUMDes, termasuk kemungkinan pergantian pengurus jika dinilai tidak berjalan sesuai aturan.
“Kalau memang tidak transparan dan tidak ada perbaikan, awal tahun depan bisa kita kaji ulang, bahkan diganti kepengurusannya,” ungkap Heriyanto.
Pernyataan Kuwu Japura Kidul tersebut memperkuat desakan warga agar pengelolaan dana BUMDes Japura Kidul segera diaudit dan dibuka secara terang kepada publik.
