Lebih lanjut, Dzulfikar menyampaikan bahwa dengan penempatan kerja di luar negeri, para pekerja bisa meningkatkan keterampilan, menambah jejaring, serta memperluas wawasan. Hal ini, menurutnya, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong peningkatan kualitas penempatan dan perlindungan pekerja migran sejak kementeriannya naik kelas dari badan menjadi kementerian.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk Kepolisian dan Kemendagri, agar informasi terkait migrasi tenaga kerja dapat tersebar hingga ke tingkat kepala desa,” kata Dzulfikar.
Ia juga mendorong agar seluruh akun media sosial Kemen P2MI aktif 24 jam dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi atau pengaduan.
Menurut Dzulfikar, pendekatan digital ini telah berhasil menjangkau berbagai kasus migran yang sebelumnya menjadi sorotan, seperti kasus pekerja di Kamboja dan Myanmar.
Wakil Bupati Cirebon, H. Agus Kurniawan Budiman, atau yang akrab disapa Jigus, menyambut baik hadirnya LPK berbasis pesantren ini. Ia menyampaikan apresiasi dan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pelatihan dan perlindungan bagi warga Cirebon yang ingin bekerja ke luar negeri.
