“Semua sudah kami sampaikan ke Inspektorat. Kalau nanti ada kekeliruan dan harus dikembalikan, kami siap bertanggung jawab,” kata Yaya.
Lebih lanjut, ia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil audit yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, langkah tersebut akan memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada publik.
Warga juga mengeluhkan kondisi internal pemerintahan desa yang dinilai tidak kondusif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perangkat desa yang memilih mundur dari jabatannya.
“Sudah ada 12 orang perangkat desa yang keluar. Ini jelas sinyal kuat bahwa iklim pemerintahan di desa ini tidak sehat. Warga menginginkan perubahan nyata dan kepemimpinan yang lebih bertanggung jawab,” ujar Taufik.
Ia juga menambahkan, warga masih menunggu realisasi laporan anggaran yang dijanjikan Kepala Desa sejak 18 Februari 2025. Namun hingga saat ini, rincian tersebut belum juga diberikan kepada masyarakat.
Warga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Cirebon turun langsung untuk mengawasi dan mengevaluasi tata kelola pemerintahan di Desa Sindang Kempeng.
