Menurutnya, isu yang berkembang dipicu oleh adanya miskomunikasi antara petugas farmasi dengan relawan pendamping pasien ODHIV.
Miskomunikasi tersebut dinilai berdampak pada nama baik RSUD Waled sebagai rumah sakit daerah, meskipun substansinya tidak berkaitan langsung dengan kebijakan rumah sakit.
Mashuri menjelaskan, RSUD Waled selama ini memberikan layanan khusus bagi pasien ODHIV melalui Poli Yasmin, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan penuh terhadap kerahasiaan identitas pasien.
“Kerahasiaan data pasien ODHIV adalah faktor utama yang kami jaga. Seluruh akses layanan medis, mulai dari konsultasi hingga pengambilan obat ARV, dilakukan secara optimal dan sangat hati-hati,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendamping pasien ODHIV tetap diperbolehkan mendampingi, namun harus memiliki surat tugas serta legalitas yang jelas.
Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kerahasiaan data penderita HIV/AIDS dan mencegah potensi penyalahgunaan identitas pasien.
Bahkan, direksi RSUD Waled memberikan keleluasaan kepada pasien ODHIV untuk mengakses layanan medis secara mandiri, termasuk berkonsultasi dan mengambil obat ARV secara langsung, dengan jaminan penuh atas perlindungan identitas pasien.
