CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi menghadiri Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas TPS serta Mekanisme Pemanfaatan Aplikasi Siwaslu di Aula Bappelitbangda Kota Cirebon, Kamis (1/2/2024).
Kegiatan dihadiri Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty , Kabag Administrasi Bawaslu Jabar, Isti Khoriana SE MAP, dan para aparatur pengawas TPS.
Pj Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang telah menginisiasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Rapat koordinasi dan pembinaan ini, kata Pj Wali Kota, dapat dijadikan kesempatan bagi setiap aparatur pengawas TPS untuk lebih memantapkan penguasaan terhadap setiap prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hingga pada berbagai potensi dan ekses pelanggaran.
“Saya meyakini bahwa, dengan persiapan yang matang dan semangat yang tinggi, maka pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan memiliki legitimasi yang kuat karena prosesnya telah ditempuh dengan baik,” ujarnya.
Secara khusus, Pj Wali Kota juga meminta kepada segenap aparatur pengawas TPS terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan lainnya agar pelaksanaan tugasnya dapat terlaksana dengan baik.
Waktu yang semakin dekat dengan pelaksanaan Pemilu ini harus dioptimalkan oleh setiap individu pengawas dalam perannya mengawasi seluruh tahapan pemilu serentak 2024.
“Kita semua harus saling bersinergi dan memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan sesuai dengan peraturan teknis dan koridor hukum yang jelas,” tuturnya.
Kabag Administrasi Bawaslu Jabar, Isti Khoriana SE MAP mengatakan, Jawa Barat adalah provinsi yang memiliki jumlah TPS terbanyak se-Indonesia, yakni 140.457 TPS. Untuk itu, perlu pembinaan yang serius kepada pengawas TPS dalam menjalankan tugasnya pada pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari mendatang.
“Kami juga sudah melantik sebanyak 138.324 KPPS se-Jawa Barat. Untuk selanjutnya perlu pembinaan dan fasilitasi terkait tugas secara detail dalam pemilu nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengingatkan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) , dan pengawas TPS adalah ujung tombak pengawasan pemilu di setiap wilayah.
“Menjadi pengawas pemilu yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Pengawas TPS harus aktif dan progresif, tidak hanya itu tapi juga harus profesional, berani menyatakan yang salah itu salah dan yang benar itu benar,” ujarnya.
Tidak lupa, Lolly menyampaikan harapannya, Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik. Jajaran pengawas pemilu wajib memahami seluruh mekanisme pengawasan, pencegahan, hingga penanganan pelanggaran.
“Pemilu yang digadangkan beberapa bulan lalu, muaranya adalah di tanggal 14 Februari, untuk menyukseskan itu butuh kerjasama seluruh pihak. Semoga semua tahapan dan pelaksanaannya nanti berjalan dengan baik,” harapnya. (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Cirebon)
