“Kami mendorong DPRD dan perangkat daerah untuk membuka ruang partisipasi publik dalam perencanaan prioritas pembangunan jalan, menjamin transparansi anggaran, dan mengutamakan wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan,” lanjutnya.
Senada, Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cirebon, Diki Wibowo, juga menyampaikan apresiasi terhadap pernyataan Ketua DPD KNPI Kabupaten Cirebon, Aan Anwarudin, yang dinilainya berani dan berpihak pada kepentingan publik.
“Sudah saatnya APBD disusun dengan orientasi keadilan dan efisiensi, bukan hanya sebagai formalitas tahunan. Apa yang disuarakan Ketua DPRD dan didorong KNPI menunjukkan keberanian untuk berpihak pada masyarakat,” kata Diki.
Ia menegaskan bahwa betonisasi jalan adalah solusi jangka panjang yang harus didorong, bukan sekadar tambal sulam.
“Kami ingin ini tidak berhenti di ruang media saja, tapi benar-benar diimplementasikan dalam RAPBD 2026. Saatnya Cirebon bangkit dengan infrastruktur yang kuat dan anggaran yang tepat sasaran,” tegasnya.
