Menurut Heri, masalah penggunaan anggaran muncul sejak pencairan tahap pertama sebesar Rp203 juta yang diduga tidak sesuai perencanaan awal.
Karena itu, dana tahap kedua senilai Rp190 juta kemudian digunakan untuk menutup kekurangan anggaran di tahap pertama, berdasarkan kesepakatan bersama yang disaksikan oleh BPD, PPKD, dan pihak kecamatan.
“Saat itu, Pak Kuwu berjanji mengganti dana tahap dua dengan menjaminkan sertifikat rumahnya ke bank. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya,” kata Heri, kecewa.
Heri juga mengaku dirinya sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses pencairan dan pengelolaan dana. Ia menyebut hanya mendapat perintah untuk menyimpan uang hasil pencairan di rumah kepala desa.
“Setelah saya cairkan dari BJB, saya disuruh simpan uangnya di lemari rumah Pak Kuwu, katanya demi keamanan. Setelah itu saya tidak dilibatkan lagi,” tutur Heri.
Terkait proyek kebun durian, Heri menyebut ada 150 pohon yang ditanam, bukan 100 seperti yang diberitakan. Penanaman sempat tertunda karena dampak kekeringan ekstrem akibat El Nino, namun akhirnya dilakukan saat musim hujan pada Desember, dan bahkan diresmikan oleh Ketua DPRD dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.
