Ia menilai, langkah preventif dan represif perlu terus ditingkatkan secara proporsional agar masyarakat merasakan kehadiran negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong memperkuat kebijakan serta program pengamanan wilayah guna menjaga stabilitas keamanan sekaligus melindungi hak warga negara.
“Partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum juga harus mendapat perlindungan yang jelas. Jangan sampai niat baik warga justru menimbulkan ketakutan atau risiko hukum,” tegasnya.
Melalui pernyataan ini, komunitas Polri Sedulur Isun berharap tercipta ruang publik yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan, dengan menempatkan korban kejahatan sebagai pihak yang harus dilindungi, sekaligus tetap menghormati kewenangan dan profesionalitas aparat penegak hukum.
