Kondisi tersebut menjadi peringatan agar pengawasan penggunaan dana desa diperketat, sehingga program strategis pemerintah tidak berubah menjadi bumerang bagi masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Iwan Ridwan Hardiawan, S.Sos., M.Si, menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.
Pasalnya, masih banyak BUMDes yang dinilai tidak berjalan optimal dan bahkan terkesan hanya dimanfaatkan desa semata tanpa memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam kunjungannya ke Desa Ciledug Kulon, Iwan menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendampingan agar BUMDes benar-benar dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Salah satu PR kami adalah melakukan pendampingan mulai dari pembentukan, kemudian legalitasnya. Selanjutnya, pengurus BUMDes harus diisi oleh orang-orang yang memang kapabel,” ujarnya.
Menurutnya, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini masih banyak BUMDes di Kabupaten Cirebon yang tidak berfungsi sebagaimana tujuan awal pembentukannya.
