Sementara itu, salah satu keluarga pasien Poli Jiwa RSUD Waled, Andri, turut mengungkapkan keheranannya atas dugaan praktik tersebut. Ia mempertanyakan logika penitipan uang jajan bagi pasien dengan gangguan jiwa.
“Kan aneh, yang dirawat itu orang dengan gangguan jiwa. Kepikiran buat jajan? Nominalnya ditentukan Rp200 ribu? Di luar BPJS? Normal kah?” ujarnya dengan nada mempertanyakan.
Andri juga mengaku pihak keluarga tidak diperkenankan menjenguk langsung pasien ke dalam ruang perawatan, sehingga mereka tidak mengetahui secara pasti penggunaan uang yang dititipkan tersebut.
“Keluarga tidak bisa jenguk ke dalam. Kita enggak tahu uang itu benar dipakai buat jajan atau tidak. Mau nanya ke siapa, ke orang gangguan jiwa?” katanya.
Ia menilai alasan yang disampaikan pihak rumah sakit terkesan dibuat-buat dan tidak disertai transparansi.
“Buat apa jajan? Rumah sakit seharusnya fokus pada kebutuhan makan dan minum pasien. Terlalu elit sampai harus mengatur urusan jajan pasien gangguan jiwa,” pungkas Andri.
