CIREBON — Sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Cirebon dinilai masih banyak yang tidak berjalan optimal, bahkan terkesan hanya dijadikan formalitas semata.
Kondisi tersebut kembali mencuat seiring ramainya sorotan publik terhadap BUMDes Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, yang dikeluhkan warga terkait transparansi dan dugaan proyek fiktif.
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pun angkat bicara terkait persoalan tersebut.
Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, S.Sos., M.Si., saat dikonfirmasi pada Senin (25/9/2025), mengaku pihaknya tengah melakukan pendataan dan pengumpulan informasi terkait BUMDes Japura Kidul.
“BUMDes Japura Kidul ini akan kami data dan kumpulkan informasinya. Salah satu pekerjaan rumah kami adalah melakukan pendampingan, mulai dari pembentukan, legalitas, hingga memastikan pengurus BUMDes benar-benar diisi oleh orang-orang yang kapabel,” ujar Iwan.
Terkait keluhan warga soal transparansi dan dugaan adanya proyek fiktif di tubuh BUMDes Japura Kidul, Iwan menyebut pihaknya telah berupaya berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Namun hingga kini, belum ada respons dari pihak desa.
