“Kami sudah mencoba menghubungi pihak desa, termasuk kuwu Japura Kidul, untuk mempertanyakan persoalan ini. Namun sampai saat ini belum ada jawaban. Terkait itu, tentu akan kami tindak lanjuti dan kumpulkan informasi lebih lanjut,” katanya.
Iwan menegaskan, keberadaan BUMDes seharusnya tidak sekadar menjadi formalitas administratif.
BUMDes diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Jangan sampai BUMDes hanya jadi formalitas. Dengan adanya anggaran dari pemerintah, seharusnya setiap desa bisa menjadikan BUMDes sebagai PADes dan penggerak ekonomi desa,” tegasnya.
Ia juga mengakui bahwa realitas di lapangan menunjukkan masih banyak BUMDes di Kabupaten Cirebon yang tidak berjalan sesuai harapan.
Padahal, BUMDes dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus wadah pemberdayaan masyarakat.
Selain pembinaan, DPMD Kabupaten Cirebon juga menekankan pentingnya pengawasan.
Iwan bahkan menyinggung praktik tidak sehat di sejumlah desa, di mana pengurus BUMDes diisi oleh keluarga atau kerabat kuwu maupun perangkat desa.
