“Itu jelas tidak sesuai aturan. Jika ada laporan seperti itu, kami akan tindak tegas dan melakukan pengawasan serta pembinaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iwan menyarankan agar Pemerintah Desa Japura Kidul segera duduk bersama dengan pengurus BUMDes untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana desa.
“Kami akan mendorong desa Japura Kidul untuk segera duduk bersama. BUMDes Japura Kidul harus segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Jika tidak, tentu akan ditindak lebih jauh,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak BUMDes Japura Kidul belum dapat dikonfirmasi dan belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai isu yang berkembang.
Kondisi tersebut membuat publik terus mempertanyakan keberadaan dan realisasi program BUMDes Japura Kidul yang diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sebelumnya, di tengah sorotan warga terkait dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana Ketahanan Pangan (Ketapang) oleh BUMDes Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Kuwu Japura Kidul, Heriyanto, akhirnya angkat bicara. Senin (22/12/2025).
