“Apakah elite politik pernah bertanya ke masyarakat bawah? Saya rasa tidak. Yang masyarakat butuhkan sekarang adalah kebijakan yang populis. Bahkan untuk urusan administrasi masih banyak pungli, mulai dari bikin surat kuning sampai masuk kerja di pabrik,” ungkapnya.
Menurut Alif, kondisi itu menunjukkan bahwa pemekaran bukanlah kebutuhan mendesak.
Sementara itu, aktivis pemekaran Cirebon Timur, H. Dade Mustofa, menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal wajar dalam demokrasi. Namun, menurutnya, perjuangan pemekaran sudah menempuh proses panjang.
“Kalau ada yang mengatakan masyarakat tidak dilibatkan, itu kurang tepat. Sejak awal, usulan pemekaran melalui musyawarah khusus yang melibatkan masyarakat di setiap desa. Jadi, semua sudah sesuai mekanisme,” jelas Dade.
Ia menambahkan, pemekaran lahir dari kebutuhan nyata untuk mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Justru dengan pemekaran, anggaran dan kewenangan bisa lebih terdistribusi, birokrasi lebih ringkas, dan akses pelayanan publik lebih dekat,” katanya.
