Era digital telah membawa perubahan fundamental dalam pola interaksi sosial, termasuk dalam hubungan antara negara dan warganya. Pemerintah di berbagai negara kini menghadapi tuntutan untuk lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Di sisi lain, warga negara memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terkait pelayanan publik dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan kebijakan.
Teknologi digital menawarkan potensi besar untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan warga. Platform media sosial, aplikasi mobile, dan portal e-government dapat menjadi sarana yang efektif untuk memfasilitasi dialog dua arah. Namun, pemanfaatan teknologi ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, seperti kesenjangan digital, masalah privasi data, dan penyebaran informasi yang menyesatkan.
Chadwick & May (2003) mengidentifikasi tiga model interaksi antara pemerintah dan warga dalam konteks e-government: model managerial, model konsultatif, dan model partisipatif. Model partisipatif menekankan pada dialog dua arah dan kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam proses pembuatan kebijakan.
