Imron mengungkapkan, bahwa tujuan pemerintah membuka peluang untuk bekerja di luar negeri, yaitu agar bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga PMI di rumah.
” Jangan sampai gajinya gede, namun tidak memberikan efek positif bagi kesejahteraan keluarga,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan, bahwa kebijakan bantuan bagi PMI ini, merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam perlindungan tenaga kerja.
Bahkan ia menyebut, bahwa kebijakan yang bisa dirasakan oleh para PMI unprosedural, merupakan terobosan berani dari Bupati Cirebon demi memberikan perlindungan kepada warganya.
” Kebijakan yang diinisiasi oleh Bupati Cirebon ini, merupakan kebijakan satu-satunya yang tidak melihat apakah PMI tersebut prosedural atau unprosedural,” kata Novi.
Program ini ujar Novi, merupakan salah satu upaya dari pemerintah, untuk meringankan beban dari PMI yang pulang dalam keadaan bermasalah, ataupun keluarganya.
Ia menyebut, bahwa pada triwulan pertama ini, sudah ada 9 PMI asal Kabupaten Cirebon yang bermasalah dan difasilitasi pemulangannya ke Kabupaten Cirebon oleh Disnakertrans.
